Beranda NASIONAL Ingin Segera Terlaksana, Masyarakat KLU Antusias dengan MBG

Ingin Segera Terlaksana, Masyarakat KLU Antusias dengan MBG

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Ketua OKK DPD Partai Gerindra NTB, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Plt Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Dinilai positif, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat segera terlaksana, terutama di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Pasalnya, masyarakat di Lombok Utara, menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto sangat antusias dengan program nasional tersebut.

“Di KLU sangat antusias, senang atas program nasional MBG yang dicanangkan Bapak Prabowo Subianto. Justru masyarakat berharap program itu segera dilaksanakan di KLU,” ujarnya, Rabu (26/02/2025).

“Dan saat ini, sarana dan prasarananya sedang dipersiapkan. Karena memang masyarakat di KLU menginginkan program MBG berlanjut,” sambung Legislator Udayana jebolan Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara tersebut.

Lahirnya antusias masyarakat KLU dengan program itu bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya di momentum HUT Partai Gerindra, keluarga besar Gerindra KLU telah melakukan tahap uji coba.

Alhasil, masyarakat justru sangat menyambut positif. Mereka menilai, program Presiden Prabowo memperhatikan masyarakat, terutama para siswa/i. “Selain perbaikan gizi, anak-anak tidak perlu lagi pulang ke rumah atau harus sampai telat makan,” katanya.

Disisi lain, Sudirsah Sujanto juga tak menampik, bahwa segelintir ingin menghentikan MBG agar diganti dengan program pendidikan gratis. Begitu pula soal efisiensi anggaran yang cukup dinilai terbalik oleh segelintir pihak.

Baca Juga:  Bantu 'Negeri Batu Kapur', Legislator Senayan Asal NTB Johan Rosihan Gelar Palestine Charlity Night

Hal ini, kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu perlu diluruskan dan diberikan pencerahan. Untuk pendidikan, kata Sudirsah, justru Presiden Prabowo menambah anggarannya. Efisiensi dilakukan memiliki beberapa tujuan.

“Jadi kata efisiensi bukan hal yang harus dikhawatirkan, bukan seperti yang kita bayangkan. Justru efisiensi ini dilakukan Bapak Prabowo untuk menyelamat anggaran pemerintah dari kegiatan yang tidak penting menjadi penting,” tegasnya.

“Jadi sekali lagi memang perlu dicerahkan. Efisiensi bukan seperti yang dibayangkan,” sambung Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra NTB tersebut menegaskan kembali.

SUDIRSAH BERIKAN PENCERAHAN

Sebelumnya, Sudirsah juga telah angkat suara menanggapi terkait banyaknya mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’. Aksi demo yang dilakukan para mahasiswa itu nampak nyaris merata diberbagai daerah lingkup Indonesia.

Tak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dimana mereka secara garis besar mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Bahkan para mahasiswa juga menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:  Sumbawa Raih Peringkat 3 Nasional

Oleh karenanya, menurut Sudirsah Sujanto, perihal tersebut nampak perlu ditanggapi dan diluruskan sebagai pencerahan. Ditegaskannya, bahwa Indonesia ini masih sangat baik-baik saja dan terang benderang.

ERA PRABOWO SUBIANTO

“Indonesia masih terang benderang,” ujarnya belum lama ini. Diungkapkannya, bahwa untuk perihal pendidikan di era Presiden Prabowo justru anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi Rp724,26 triliun 20% dari APBN 2025.

Bahkan, kata Sudirsah Sujanto, angka untuk porsi pendidikan itu tertinggi dalam sejarah dan melebihi sektor lainnya. “Anggaran itu difokuskan pada kesejahteraan guru Rp81,6 triliun, satu kali gaji pokok untuk guru ASN,” katanya.

“Tunjangan Rp2 juta perbulan untuk guru non-ASN dan rehabilitasi sekolah Rp17,15 triliun untuk 10.440 sekolah. Jadi tidak ada anggaran pendidikan yang dipotong untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG),” sambung Sudirsah Sujanto.

PERUNTUKAN ALOKASI DANA DARI EFISIENSI

Diterangkannya pula, bahwa efisiensi anggaran Rp306,6 triliun dari belanja non-esensial seperti kegiatan seremonial, dinas, studi banding, forum
group discussion, dan seminar, dialihkan untuk program prioritas.

Baca Juga:  Johan Rosihan Desak Kementan Bertanggungjawab Soal Temuan Beras Impor Berkutu

“Tidak ada PHK di Kementerian atau Lembaga Pemerintahan,” jelas wakil rakyat yang duduk menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB itu. Jadi alokasi dana dari efisiensi ini untuk beberapa hal,” ujarnya.

“Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sekolah, makanan bergizi bagi 20 juta siswa, perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, paket stimulus ekonomi, diskon tarif listrik, kredit usaha rakyat (KUR) hingga program prioritas lainnya,” lanjut Sudirsah Sujanto.

INDONESIA MASIH TERANG BENDERANG

Oleh karenanya, pihaknya menegaskan kembali bahwa Indonesia masih terang benderang. Sebab, pendidikan menjadi prioritas pemerintah. “Tidak ada pemangkasan apapun,” tegas Sudirsah Sujanto.

“Kesehatan rakyat menjadi agenda penting negara,” lanjut Sudirsah Sujanto menerangkan. Kemudian, masih kata dia, bahwa efisiensi untuk alihkan alokasi anggaran yang berpotensi bocor
ke program yang lebih bermanfaat untuk rakyat.

“Ekonomi Indonesia semakin kuat, ada di atas rata-rata capaian ekonomi dunia. Kemiskinan ekstrem menurun dan paket stimulus ekonomi di bulan ramadhan,” pungkas Sudirsah Sujanto. (red)