NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengaku prihatin dan menyesalkan atas tindakan aparat keamanan yang menangkap puluhan petani kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Menurut dia, tindakan itu justru malah memperuncing konflik lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung belasan tahun lamanya, namun tak kunjung terselesaikan.
“Atas kejadian ini, saya mendesak pemerintah harus hadir menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh, khususnya yang terjadi di sektor perkebunan,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (16/5).
“Sebab, pemerintah harus sadar bahwa 60 persen konflik agraria terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit dengan luasan lahan yang cukup besar dan selalu terjadi di sepanjang Pulau Sumatera dan pulau lainnya,” imbuh Johan.
Legislator Senayan itu juga menyebutkan, bahwa seringkali upaya penyelesaian sengketa lahan selalu gagal. Bahkan ia menilai seringkali petani mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Karena, kata dia, bargaining yang lemah dibanding perusahaan yang punya kuasa modal.
Oleh karenanya, Johan berharap pemerintah dapat berlaku adil pada petani dan meminta aparat untuk bisa bersikap lebih manusiawi kepada petani. “Karena mereka seringkali menjadi korban dalam situasi konflik lahan ini,” ucapnya prihatin.
Tak hanya itu, dia juga menilai kasus lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang terjadi di Bengkulu ini akibat lahan yang telah dikelola oleh petani sawit diambil alih oleh perusahaan melalui keterangan akta pinjam pakai, sehingga memunculkan konflik tanpa penyelesaian.
“Kasus di Bengkulu ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus penguasaan lahan oleh perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit,” tegas anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa tersebut.
Maka dari itu, Johan sangat berharap pemerintah bisa mengurai benang kusut penyebab konflik dan selalu menghadirkan sikap yang adil bagi petani serta pihak manapun dan membantu petani.
Karena, sambung dia, mereka membutuhkan lahan untuk perkebunan sawit dan berupaya meningkatkan sumbangsih perusahaan pada desa penyangga dan masyarakat sekitarnya.
“Saya menilai akar konflik ini terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa,” kata Johan.
“Maka tindakan menangkap massal para petani sawit adalah tindakan gegabah dengan tuduhan pencurian ketika petani panen dilahan konflik. Untuk itu, pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini,” demikian ia menambahkan.
Sekedar informasi, pada Kamis (12/4) lalu pihak kepolisian dari Satuan Brimob menangkap massal sekitar 40 petani sawit di Bengkulu. Petani yang ditangkap terhimpun dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (P3BS) Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko.
Penangkapan para petani kelapa sawit dilakukan lantaran mereka telah memanen dilahan yang diklaim milik salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit penguasa ribuan hektar tanah di Mukomuko. Sebaliknya, para petani mengklaim bahwa kebun kelapa itu adalah milik warga. (red)
