NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI jebolan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST mengungkapkan bahwa salah satu persoalan petani adalah tingginya ongkos produksi.
Politisi PKS lantas mencontohkan adanya ongkos produksi padi yang terus meningkat setiap tahun. Menurut dia, tingginya ongkos produksi tersebut disebabkan kenaikan upah tenaga kerja.
Termasuk pula soal sewa lahan setiap tahun, sehingga sebagai bentuk keberpihakan pada petani diharapkan kebijakan APBN dapat menekan biaya produksi padi bagi petani.
Hal ini disampaikan Johan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman beserta seluruh jajarannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (13/11/2023).
“Saya melihat selama ini pemerintah belum menyentuh komponen yang mendominasi struktur biaya produksi padi yang harus dikeluarkan petani terutama aspek upah buruh tani dan sewa lahan,” kata Johan.
“Sebab untuk menggenjot produksi padi saat ini dibutuhkan keberpihakan pemerintah yang lebih kuat untuk meningkatkan usaha tani terutama tanaman pangan,” sambung politisi PKS tersebut.
Selanjutnya, Johan Rosihan juga mendorong peningkatan anggaran untuk bantuan kepada petani terutama alsintan (alat dan mesin pertanian) dan mekanisasi pertanian.
Karena, menurut dia, bantuan tersebut cukup efektif untuk menurunkan biaya usaha tani. “Bantuan alsintan dan mekanisasi pertanian dapat menekan ongkos produksi padi dan tanaman pangan lainnya,” ujarnya.
“Selain itu diperlukan audit khusus atas penyaluran bantuan mekanisasi pertanian selama ini agar dapat dinilai apakah telah tepat sasaran, telah digunakan sebagaimana mestinya atau hanya mangkrak di kelompok tani,” sambung Johan.
Tak lupa, ia juga mengingatkan pemerintah bahwa sangat penting untuk meningkatkan anggaran sector pertanian dalam APBN. Karena speran sector pertanian dalam menyediakan lapangan kerja sangat startegis.
Bahkan, masih kata Johan Rosihan, dapat menyerap tenaga kerja terbesar dibanding dengan sector lainnya. Maka dari itu, upaya pemerintah yang ingin mengurangi angka kemiskinan akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan di sector pertanian.
“Saya berharap ada perbaikan kinerja dan anggaran di sector pertanian dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani,” tegas Johan.
“Peningkatan kinerja sector pertanian harus diwujudkan pemerintah melalui dukungan peningkatan alokasi anggaran belanja Kementan secara signifikan,” lanjutnya lagi.
Joha Rosihan berpandangan bahwa selama ini tingkat pertumbuhan produksi komoditas pertanian masih sangat rendah dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Dampaknya setiap tahun terus muncul masalah pangan yang tidak dapat diatasi pemerintah, mulai dari persoalan harga, produksi yang rendah,” katanya.
“(Kemudian) stock pangan yang deficit, distribusi bermasalah, rendahnya kualitas dan keamanan pangan sampai pada angka kelaparan yang terus meningkat,” tambah Johan Rosihan menguraikan.
Dia juga meminta kepada menteri pertanian yang baru untuk lebih berani dan tegas menghentikan ketergantungan impor komoditas pertanian yang telah menciderai kedaulatan pangan nasional.
“Impor ini telah berdampak serius menurunkan kinerja sector pertanian, maka dari itu diperlukan keberanian untuk membangun kemandirian pangan nasional,” demikian tutup Johan Rosihan. (red)
