NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan Grand Lounching Pembentukan Government – Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia atau disingkat Gov-CSIRT Indonesia. Sebuah Team yang mampu mendeteksi dan menangani bila terjadi seranganan dan gangguan keamanan terhadap sistem informasi pemerintah.
Peluncuran pembentukan Gov-CSIRT tersebut dilakukan oleh Kepala BSSN, Letjen (Purn) Siburian, sekaligus dirangkai dengan focus group discussian (FGD) kolaborasi instansi pemerintah menghadapi tantangan keamanan siber Nasional, di Hotel Mercury Ancol, Rabu (10/7) kemarin.
Dihadapan Kepala Dinas Komukasi, Informatika dan Statitik Provinsi se-Indonesia, Letjen Siburian menjelaskan bahwa dibentuknya CSRIT Indonesia, bertujuan untuk membangun kerja sama dan kolaborasi dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber nasional pada sektor pemerintah. Juga memperkuat kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber serta mendorong secara pembentukan CSIRT pada pemerintah daerah.
Ia menegaskan Keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya akan sangat merugikan, ungkapnya. Bukan saja gangguan terhadap layanan publik dan kredibilitas pemerintah, tetapi juga tercabiknya integritas nasional, keamanan dan ketertiban masyarakat hingga kerugian ekonomi yang cukup besar.
Perang atau serangan terhadap keamanan siber itu, kata Letjen purn Siburian berlangsung setiap detik dan menyasar hampir semua sistem informasi nasional maupun Daerah.
Karenanya, mulai tahun ini pihaknya secara bertahap akan memberikan assesment kepada pemerintah daerah agar mampu meningkatkan keamanan sistem informasinya. Dan mendorong pembetukan Gov-CSRIT daerah. “Prioritas utama diberikan kepada daerah-daerah yang lebih siap dari sisi SDM, komitmen, kebijakan dan infrastruktur pendukung lainnya atau Indeks SPBE-nya cukup baik,” ungkapnya.
Terkait dengan assesment pembentukan CSRIT ini, ternyata Provinsi NTB mendapat prioritas pertama bersama 17 Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di indonesia.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di Jakarta menegaskan NTB dinilai paling siap untuk membentuk CSRIT itu. Karena telah memiliki tata kelola keamanan sistem informasi yang cukup baik. Dan SDM bidang IT juga cukup tersedia.
“Kami memiliki 40 tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD. Mereka ini akan terus kami berdayakan untuk mem-back up keamanan jaringan data”, tegasnya.
Meski saat ini NTB tergolong pengelolaan keamanan sibernya, relatif lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Bahkan pada lomba yang dilaksanakan oleh BSSN pada bulan Mei 2019 lalu, NTB berhasil meraih juara terbaik.
Namun menurut mantan Kepala LPSE itu, kedepan seiring kebijakan dan komitmen Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik, agar lebih efisien dan adil, maka akan semakin banyak sistem informasi atau aplikasi yang akan digunakan. “Sehingga hal itu, membutuhkan dukungan SDM atau Gov-CSRIT Provinsi NTB yang handal,” tegas Aryadi.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tutur Aryadi maka bulan Agustus ini, Tim dari BSSN, sudah dikorfirmasikan akan turun memberikan Assesment. Sehingga moment tersebut akan digunakannya untuk meng-up grading SDM IT di NTB agar lebih siap menghadapi insiden jika terjadi serangan siber, tandasnya.
SERANGAN SIBER MENINGKAT
Deputi bidang penanggulangan dan pemulihan BSSN, Bridjen Dedi, SIP. M.Si memaparkan, kini ancaman keamanan siber terus meningkat. Bahkan telah menjadi isu global. Dari total penduduk indonesia 257 juta jiwa lebih, saat ini yang terdata mengakses internet mencapai lebih dari 171,6 juta orang.
Sedangkan intensitas serangan siber, justru jauh lebih besar dan meningkat. Pada tahun 2018 saja jumlah serangan mencapai lebih dari 224 juta kali atau meningkat 13,4 persen dibandingkan jumlah serangan tahun sebelumnya.
Karena itu, upaya yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, selain terus meningkatkan kualitas e-goverment dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, berintegritas dan berkualitas.
“Juga Aspek keamanan siber menjadi aspek esensial yang harus diwujudkan. Serta kapabilitas SDM dibidang keamanan siber harus terus ditingkatkan dan disiapkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar dari insiden keamanan siber yang terjadi selama ini, disebabkan karena kelemahan dan kecerobohan SDM, sehingga mudah di hack pihak lain. Karena itu, penguatan integritas dan kapasitas SDM sangat penting dilakukan.
Ditegaskannya, BSSN kini sedang merampungkan pembangunan Nasional security operational centre (NSOC) atau pusat operasi keamanan siber nasional. “Dari sistem ini akan dapat dipantau dan dideteksi kondisi riil sistem informasi di semua instansi pemerintahan, termasuk daerah, apakah terjadi serangan atau tidak,” tuturnya.
Di konfirmasi mengenai jumlah serangan terhadap sistem informasi Pemerintah Provinsi NTB, Gde Aryadi disela-sela rapat bersama BSSN di Jakarta, mengungkapkan bahwa intensitas serangannya sangat banyak dan terus meningkat.
Pada tahun 2018 saja, sejumlah situs Website OPD Provinsi NTB dan aplikasi pelayanan publik yang digunakannya, sempat berhasil dibobol/ diretas oleh serangan sebanyak 28 kali. Sehingga sempat mengganggu proses pelayanan. “Itu data yang berhasil diretas saja. Tetapi kalau intensitas serangan, barangkali mencapai ribuan kali,” ujarnya.
Belum termasuk pencatutan lambang daerah dan nama domain yang dimirip-miripkan seolah-olah situs resmi Pemda NTB. Seperti kasus terakhir, yaitu Situs ntbgemilang.com yang mencatut lambang Daerah NTB sebagai header pada laman situs Web yang dikelola salah satu yayasan amal di Jakarta.
“Kini Situs tersebut, akhirnya sudah diblokir oleh Kementerian Kominfo RI sesuai surat permintaan dari kami yang ditandatangani Pak Sekda NTB,” tuturnya. (NM1)
