Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda) ditandai dengan capaian positif pada sektor pembangunan manusia.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 mencapai 73,97, meningkat dari 73,10 pada 2024.

Kenaikan sebesar 0,87 poin atau 1,19 persen tersebut menempatkan IPM NTB tetap berada pada kategori tinggi dan menjadi salah satu peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini mempertegas arah kebijakan Iqbal–Dinda yang menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Kesehatan Membaik, Harapan Hidup Bertambah

Pada dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup meningkat 0,35 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Bayi yang lahir pada 2025 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga 72,60 tahun.

Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta efektivitas program promotif dan preventif yang dijalankan pemerintah daerah. Penguatan layanan dasar hingga tingkat desa dan puskesmas menjadi salah satu faktor pendukung tren positif tersebut.

Baca Juga:  Baru 23 Desa Penuhi Syarat Cairkan DD

Daya Beli Menguat, Ekonomi Rakyat Tumbuh

Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat sebesar Rp316 ribu atau tumbuh 2,72 persen. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin menguat.

Penguatan sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi desa, disertai program pasar murah, bazar pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta perluasan akses pembiayaan usaha, menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan pertumbuhan dan inflasi.

Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Pendidikan Mengalami Kemajuan Signifikan

Baca Juga:  Mutasi sebagai Momentum Konsolidasi Kebijakan: Catatan Birokrasi NTB Memasuki Tahun Kedua

Dimensi pendidikan mencatat perkembangan yang menonjol. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat 0,34 tahun, dari 7,87 tahun menjadi 8,21 tahun pada 2025.

Harapan Lama Sekolah juga naik dari 13,98 tahun menjadi 13,99 tahun. Meski kenaikannya relatif kecil, indikator ini tetap menunjukkan perbaikan akses pendidikan dasar dan menengah.

BPS mencatat peningkatan tersebut turut didorong oleh pelaksanaan ujian kesetaraan Paket A, B, dan C bagi anak-anak putus sekolah, serta penguatan bantuan pendidikan dan afirmasi bagi keluarga kurang mampu. Perhatian terhadap pesantren dan pendidikan nonformal juga menjadi bagian dari pendekatan inklusif pemerintahan Iqbal–Dinda.

Tantangan: Pernikahan Usia Anak dan Risiko Putus Sekolah

Meski capaian IPM menunjukkan tren positif, BPS memberikan catatan penting terkait masih tingginya angka pernikahan usia anak dan fenomena anak muda yang harus mengurus keluarga sejak usia belia. Kondisi ini berpotensi menekan harapan hidup dan meningkatkan risiko putus sekolah.

Baca Juga:  Harga Pangan Awal Ramadan Melonjak, Johan Rosihan Desak Stabilisasi Terukur Berbasis Data Wilayah

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi NTB memperkuat intervensi lintas sektor, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Akselerasi yang Terarah

Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian 2025 menunjukkan akselerasi pembangunan manusia yang lebih terarah dan terintegrasi. Kenaikan IPM sebesar 0,87 poin menjadi indikator bahwa satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda berada di jalur yang tepat: menghadirkan pembangunan inklusif, memperkuat fondasi sumber daya manusia, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara luas.

Dengan fondasi awal yang kuat, NTB optimistis mampu mempercepat transformasi menuju masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera—menjadikan pembangunan manusia sebagai inti dari kemajuan daerah. (*)