NUSRAMEDIA.COM — Upaya mendorong lahirnya industri perunggasan terintegrasi di Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi NTB bersama BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD resmi menandatangani kesepakatan kerja sama tentang pengembangan hilirisasi peternakan ayam terintegrasi.
Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Gedung ID FOOD, Jakarta, kemarin, sebagai tindak lanjut konkret dari program hilirisasi ayam yang sebelumnya telah dimulai melalui groundbreaking proyek di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Ghimoyo.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan BUMN pangan untuk membangun ekosistem industri perunggasan modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di wilayah NTB.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta jajaran manajemen ID FOOD. Dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia hadir Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Makmun, serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Ali Agus.
Dari Pemerintah Provinsi NTB hadir Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhamad Riadi. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut hadir Bupati Syarafuddin Jarot, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Saifuddin, serta Kepala Bidang Kesehatan Hewan Rini Handayani yang juga menjadi penanggung jawab program di tingkat kabupaten.
Dari pihak ID FOOD, selain Direktur Utama Ghimoyo, hadir pula Direktur Komersial PT RNI Dwi Sutoro dan Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tenaga ahli, termasuk Sahrul Bosang. Dalam dokumen kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa kerja sama ini menjadi landasan bagi para pihak untuk mengembangkan program hilirisasi peternakan ayam secara terintegrasi.
Program ini bertujuan membangun kawasan industri perunggasan yang mampu menghubungkan berbagai mata rantai produksi, mulai dari penyediaan bibit unggul, produksi pakan, budidaya ayam, hingga pengolahan dan pemasaran hasil ternak.
Ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah tahapan strategis, mulai dari penjajakan dan penentuan lokasi kawasan potensial, penyusunan studi kelayakan yang meliputi aspek teknis, ekonomi, operasional, lingkungan, hukum, hingga analisis risiko usaha. Selain itu, juga disiapkan skema kerja sama operasional serta mekanisme implementasi program di lapangan.
Kesepakatan ini juga mengatur proses pemilihan mitra usaha oleh ID FOOD dengan sepengetahuan pemerintah daerah, serta pertukaran data dan informasi guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan efektif.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kesepakatan kerja sama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui perjanjian operasional yang lebih rinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa kerja sama ini semakin memperkuat posisi Sumbawa sebagai salah satu pusat pengembangan industri perunggasan di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, investasi hilirisasi ayam tidak hanya berpotensi meningkatkan produksi peternakan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat serta memperkuat kesejahteraan peternak lokal.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program tersebut, termasuk dalam penyediaan lahan, penguatan kelembagaan peternak, serta pembangunan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Dengan penandatanganan kesepakatan ini, proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Sumbawa diharapkan memiliki landasan kelembagaan yang semakin kuat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN pangan diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan industri perunggasan modern yang mampu meningkatkan nilai tambah sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (*)
