NUSRAMEDIA.COM — Wacana pergantian kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanaskan suhu politik internal.
Meski jadwal Musyawarah Daerah (Musda) belum diumumkan oleh pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP), geliat perebutan kursi ketua sudah lebih dulu bergulir di ruang publik.
Bahkan, sejumlah kader sudah nampak mulai terang-terangan menyatakan kesiapan maju sebagai bakal calon (bacalon) ketua. Apalagi kursi ketua saat ini praktis dalam situasi “lowong kekuasaan”.
Ini tentunya membuka ruang kontestasi di antara para kader potensial. Salah satu tokoh yang terang-terangan menyatakan kesiapan adalah Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si.
Diketahui bersama, Syamsul Fikri merupakan Anggota DPRD Provinsi NTB jebolan dari Dapil V Kabupaten Sumbawa-Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Saat ini dirinya juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB.
Syamsul Fikri menilai, banyaknya kandidat justru mencerminkan dinamika partai yang sehat. “Semua kader punya peluang, selama memenuhi syarat minimal dukungan 20 persen suara,” tegasnya.
Meski demikian, mantan Ketua DPC Demokrat Sumbawa empat periode itu mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan dalam AD/ART Partai Demokrat saat ini menempatkan peran strategis di tangan ketua umum.
Dukungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memang menjadi basis legitimasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tingkat pusat. “Siapapun yang mendapat rekomendasi ketua umum, dialah yang akan terpilih,” ujarnya.
“Sistemnya sekarang berbeda dibanding sebelumnya,” sambung pria yang juga merupakan mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut kepada wartawan di Mataram.
Syamsul Fikri mengaku telah mulai membangun komunikasi politik dengan sejumlah DPC, meski masih sebatas penjajakan awal. Ia juga mengungkap adanya kandidat lain yang berpotensi maju.
Termasuk figur kepala daerah dari Pulau Sumbawa. “Semua punya peluang. Tinggal bagaimana penilaian terhadap kapasitas, elektabilitas, dan tentu saja faktor logistik,” katanya, memberi sinyal adanya variabel non-teknis dalam kontestasi.
■ SELAIN SYAMSUL FIKRI, NAMA RADEN RAHADIAN SUEDJONO JUGA MENCUAT
Selain Syamsul Fikri, nama Raden Rahadian Suedjono turut mencuat. Legislator Udayana dari daerah pemilihan (Dapil) Lombok Timur Selatan itu memilih bersikap lebih hati-hati.
Ia menegaskan masih menunggu arahan resmi dari DPP. “Saya menunggu petunjuk dari DPP. Sampai saat ini belum ada juklak maupun jadwal Musda,” ujarnya kepada awak media.
Meski demikian, Raden tidak menutup peluang untuk maju jika mendapatkan mandat. Bahkan ia secara tegas menyatakan kesiapan. Ini apabila diperintahkan. “Kalau diperintahkan, tentu siap,” ucapnya singkat.
Di tengah dinamika tersebut, peluang terbentuknya paket kepemimpinan juga mulai mengemuka sebagai strategi kompromi politik antar kandidat. Namun pada akhirnya, arah pertarungan tetap ditentukan oleh pemilik suara di daerah dan restu elite pusat.
Tak hanya itu, spekulasi kembalinya ketua lama juga mulai beredar, terutama jika persoalan hukum yang pernah membelitnya dinyatakan tuntas.
Dengan kondisi yang masih penuh tanda tanya, Musda Demokrat NTB kini menjadi arena politik yang belum sepenuhnya terbuka. Konsolidasi internal terus berjalan, sementara semua pihak menunggu sinyal resmi dari DPP.
Namun satu hal yang pasti, pertarungan menuju kursi Ketua DPD Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dimulai, bahkan sebelum panggung Musda resmi dibuka.
■ EMPAT FIGUR MASUK BURSA
Untuk diketahui, sejauh ini berdasarkan hembusan kabar, bahwa selain dua Legislator Udayana Syamsul Fikri dan Raden Rahadian Soedjono, ada dua figur potensial lagi yang mencuat.
Yakni Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Timur- Amrul Jihadi dan A Rahman alias Aji Man yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bima. Aji Man sendiri juga merupakan mantan Anggota DPRD NTB. (*)
