NUSRAMEDAIA.COM — Dr. H. Muhammad Syafrudin atau biasa disapa HMS menghadiri Peringatan Hari Bhakti PUPR ke-78 di Kota Bima beberapa hari lalu.
Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, para pejabat lingkup Pemprov serta ASN Pemkot Bima. Berbagai kegiatan mewarnai Hari Bhakti PUPR.
Salah satunya adalah giat “Soetta Fashion Street” atau parade busana tenun dan batik khas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
HMS menyampaikan selamat dan sukses kepada Kementerian PUPR ke 78. Diungkapkan, PUPR adalah mitra kerja Komisi V DPR RI.
Meski tak ada wakil rakyat Pulau Sumbawa di Senayan duduk di Komisi V, namun HMS mengaku bersyukur bisa menyalurkan bantuan PUPR di Pulau Sumbawa.
Salah satunya, kata HMS, seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Ait Irigasi (P3TGAI) melalui Kementerian PUPR.
“Alhamdulillah kami sangat merasa bersyukur sekali mendapatkan proyek P3TGAI dari Kementrian PUPR 31 alokasi se-Pulau Sumbawa,” katanya.
“Yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima,” anggota DPR RI tiga periode tersebut.
Dia berharap dengan adanya P3TGAI dapat membantu para petani. Khususnya dalam rangka meningkatkan penghasilan pertanian.
“Kenapa, karena dengan P3TGAI akan mempermudah aliran air atau irigasi yang akan mengairi seluruh lokasi pertanian atau sawah yang ada di sekitar tersebut,” kata HMS.
Sebelumnya, Pj Walikota Bima Ir. H. Mohammad Rum bertindak sebagai inspektur upacara.
Dia menyampaikan sambutan Menteri PUPR Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono. Ia mengungkapkan rasaterima kasihnya.
Termasuk apresiasinya kepada seluruh insan PUPR atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi selama ini, kekompakan serta kerja tim.
“Kita berhasil menyelesaikan tugas dan amanah dalam pembangunan infrastruktur baik ekonomi maupun sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
“Bahwa tugas dan amanah adalah wujud dari kepercayaan yang tinggi yang diberikan oleh Presiden RI. Sekaligus cermin dan harapan dari masyarakat atas hadirnya infrastruktur yang berkualitas,” sambungnya.
Ia mengingatkan, nanti pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang agar menjunjung tinggi netralitas, tidak melakukan kegiatan politik praktis.
“Kita harus terus melaksanakan amanah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur secara profesional dan loyal kepada pemeritah dan pimpinan,” pungkasnya. (red)
